Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer dan Sistem Hukum di Indonesia
Keywords:
Pornography; Pornographic Acts; Islamic Law; Indonesian Law.Abstract
Pornografi dan pornoaksi merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks di tengah kemajuan teknologi digital. Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia, namun perkembangannya semakin pesat seiring mudahnya akses melalui perangkat digital seperti smartphone, laptop, dan komputer. Dalam perspektif Islam, meskipun istilah pornografi tidak disebutkan secara eksplisit, larangan terkait melihat atau memperlihatkan aurat serta mendekati perbuatan zina telah diatur secara tegas dalam Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah fikih. Di sisi lain, dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cyber pornography diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan sistem ekonomi pasar, di mana pornografi kerap dijadikan komoditas yang sulit diberantas secara total. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut definisi serta kedudukan hukum pornografi dan pornoaksi dari perspektif Islam dan sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengacu pada buku, e-book, internet, dan jurnal ilmiah, sehingga menghasilkan analisis yang valid dan relevan untuk dipelajari lebih lanjut.
References
Abdul Aziz Muh. Azam, Al-Qawaid al-Fiqhiyah, al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.th.
Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1394 H /1974 M , al-Maraghi, Mustafa al-Babi al-Halabi : Mesir.
Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, 1420 H/1999, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, Bairut: Daar al-Tayyibah.
Arini Ferya Putri, 2022, Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 7 No. 1.
Departemen Agama RI, 2003, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi III Jakarta: Balai Pustaka.
Hamka, 1999, Tafsir Al-Azhar, juz VIII, Cet.III , PT.Pustaka Panjimas ; Jakarta.
Krismiyarsi, 2015, Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia, International Journal Bussiness, Economi, an Law, 8.4.
Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pornografi dan ornoaksii, edisi V Januari 2003.
Maria Ulfah Anshor, 2018, Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
MA Saulawa, 2015, Cyber Pornography: Analysis Of the Legal Framework, Global Journal of Politics And Law Research Faculty of Law, 3.
M. Quraish Shihab,2006, Tafsir al-Mishbah Vol. 11, Cet. V, Lentera Hati ; Jakarta.
M. Sa’abah,2001, Perilaku Seks Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Jakarta: UI Press.
Shohibul Adib, 2019, Pornografi dan Pornoaksi Persfektif Hukum Islam, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 11, No. 2.
Syekh Muhammad al-Gazali, 2000, A Thematic Commentary on The Qur’an, Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thaught.
UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Walter DeKesredy, 2015, Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4.4.
Wawan Gunawan Abd. Wahid, Suara Muhammadiyah, SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah 1427 H/2006 M.
Yandi Maryandi, 2018, PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1.
